Informasi Hijau

[WASHINGTON] Upaya memproduksi berbagai produk ramah lingkungan harus menjadi gerakan nasional. Para pelaku bisnis di Indonesia tidak perlu ragu  mengimplementasikan  green industry karena manfaat ekonominya  akan sangat besar.

Sedangkan  masyarakat diharapkan mengubah pola  hidup boros energi dan mulai menggunakan produk ramah lingkungan kendati lebih mahal.  

"Produk ramah lingkungan akan lebih mudah menembus pasar ekspor. Kita akan mendapatkan banyak manfaat jika kita lebih awal go green," kata Pembina Yayasan Matsushita Gobel Rachmat Gobel pada acara diskusi bertopik  “Cara Indonesia dalam Menyikapi Perubahan Iklim” yang  digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS)  di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/10).  

Wartawan SP Primus Dorimulu melaporkan dari Washington DC, selain pembicara utama, Pembina  Yayasan Matsushita Rachmat Gobel,  acara yang dipandu Senior Advisor & Director CSIS Ernest Z Bower itu  menghadirkan tiga jurnalis senior dari Indonesia, yakni Pemimpin Redaksi (Pemred)  Tempo Wahyu Muryadi, Pemred Kompas Rikard Bagun, dan Pemred ANTV Uni Lubis.  

Pemanasan global dan perubahan iklim, kata  Ernst Z Bower,  merupakan tantangan paling besar  dunia saat ini. 

Pemerintah dan para pebisnis harus bekerja sama mengatasi ancaman ini lewat berbagai upaya, termasuk inovasi produk. Ahli Asia Tenggara dari CSIS itu memuji komitmen Rachmat Gobel yang sudah berani memproduksi produk ramah lingkungan meski belum ada insentif dari pemerintah. 

Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  yang selalu berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan lewat komitmen dan langkah nyata menurunkan emisi karbon.  

Presiden SBY, kata Rachmat Gobel,  sudah berjanji menurunkan emisi karbon 26% pada  2020.   Pemerintah berkomitmen  mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dari tingkat business-as-usual pada  2020 lewat  upaya  sendiri dan 41% dengan bantuan luar.

Selama 2000-2010, sekitar 3,5 juta hektare hutan musnah.  Tapi, saat ini, Indonesia semakin ketat mencegah kerusakan hutan.  

Pada 2010, Indonesia juga menandatangani naskah perjanjian untuk menurunkan emisi karbon lewat program  Reducing its Emissions from Deforestation and Forest Degradation  (REDD+). 

Program REDD+ adalah mekanisme global  untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang  guna melindungi hutannya.    

Selain itu,  pada Mei 2011 pemerintah mengumumkan moratorium pembabatan  baru   perkebunan sawit.  Kebijakan itu  digariskan  dalam  Instruksi Presiden (Inpres)   No 10  Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru (Moratorium) dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Pada saat yang sama, pemerintah mengumumkan penanaman pohon. Hasilnya, dalam dua  tahun terakhir ditanam 3,2 miliar pohon.    

Kepala Negara juga memperkenalkan tagline pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, and pro-environment.  

Di sela    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20  di Brasil,  belum lama ini, Presiden  SBY  juga mengusung isu  pembangunan berkelanjutan disertai pemerataan (sustainable growth with equity) berlandaskan  konsep ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan (green economy).

Kebijakan  pemerintah  yang secara prinsip sudah mengacu  pada konsep Ekonomi Hijau antara lain  pembatasan ekspor bahan tambang,  green building di sektor properti, pembatasan emisi gas buang kendaraan bermotor,  rencana tata ruang dan rencana tata wilayah (RTRW)  ramah lingkungan,  serta regulasi hutan tanaman industri (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH) berbasis pelestarian hutan.

Peluang Bagi Pebisnis

Kendati  belum ada insentif dari pemerintah, kata Rachmat Gobel, pihaknya terus mengembangkan produk ramah lingkungan sesuai visi Panasonic. Panasonic berkeyakinan, produk ramah lingkungan takkan bisa dielakkan pada masa mendatang. 

Tuntutan terhadap kelestarian lingkungan semakin keras.  Produk industri yang tidak ramah lingkungan akan ditinggalkan konsumen.  

Pengalaman Panasonic  menunjukkan bahwa pengembangan produk ramah lingkungan justru meningkatkan inovasi dan produktivitas perusahaan.  Dari sisi konsumen, produk ramah lingkungan merupakan gaya hidup sehat.

"Manfaat inilah yang hendak kami tularkan kepada masyarakat," kata Rachmat Gobel,  preskom PT Panasonic Gobel Indonesia  yang  juga   ketua  Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).  

Pada tahap awal, produk ramah lingkungan meningkatkan biaya produksi dan mahal bagi konsumen. Kondisi  itu patut diperlakukan sebagai peluang oleh kalangan pebisnis. Perusahaan justru ditantang untuk mengubah ancaman menjadi peluang.

“Kalangan pebisnis  tidak boleh diam, melainkan harus merespons dengan serius isu ini agar produknya diterima di pasar global,"  papar Rachmat.  

Insentif  pemerintah bagi perusahaan yang tengah melakukan penelitian dan inovasi  adalah praktik yang lazim. Berbagai negara  melakukan hal serupa. Tapi, untuk Indonesia, negeri dengan perangkat hukum yang tidak lengkap dan tumpang tindih, reformasi hukum harus dilakukan terlebih dahulu.

Itu sebabnya, demikian Rachmat, Yayasan Matsushita Gobel bekerja sama dengan  Harvard  Law School melakukan riset di bidang reformasi hukum, khususnya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, pemanasan global, perubahan iklim, dan produk ramah lingkungan.  

Setelah perangkat hukum beres, insentif yang diberikan pemerintah menjadi lebih jelas. Insentif yang diberikan pemerintah pun menjadi terarah, tidak merugikan negara.

"Kalau belum apa-apa sudah minta insentif, bisa jadi pengusaha nantinya dinilai hanya mencari fasilitas," ujar Rachmat.  

Para pelaku bisnis, kata Rachmat Gobel, hendaknya tidak mendirikan perusahaan hanya untuk mengejar profit dan lapangan kerja semata. Para pelaku usaha harus memiliki visi besar, yakni membangun Indonesia dengan memproduksi berbagai produk berkualitas dan ramah lingkungan.  

Sedangkan  pemerintah diimbau lebih tegas terhadap produk impor ilegal tidak  bermutu yang saat ini membanjiri pasar domestik.  Semua produk dalam negeri maupun impor harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).  

Masyarakat Indonesia perlu diberikan pemahaman untuk tidak mengonsumsi produk hanya dengan pertimbangan harga semata. Produk murah dan tidak bermutu mendorong pola hidup boros dan pola konsum yang merusak lingkungan.  

"Salah satu langkah konkret yang bisa segera dimulai oleh masyarakat adalah membuang sampah pada tempatnya, yakni pada kotak sampah organik,  anorganik,  serta kotak botol dan plastik," papar Rachmat.  

Belum Jadi Gerakan  

Walau kelestarian lingkungan sudah menjadi komitmen pemerintah  serta isu  pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) selalu dilontarkan  Presiden, masyarakat belum melihat isu-isu itu sebagai sesuatu yang penting bagi mereka. Pemred Tempo Wahyu Muryadi melihat kondisi itu sebagai dampak dari minimnya sosialisasi.  

Wahyu menilai  kondisi itu sebagai dampak  minimnya pemberitaan media massa.  Paling tidak, isu lingkungan hampir tidak pernah menjadi berita utama Tempo.

"Isu lingkungan dan climate change bukan isu seksi. Isu ini  kalah dibanding isu korupsi dan infotainment,"  ujar Wahyu.  

Media massa, kata Pemred Kompas Rikard Bagun, perlu memberikan porsi memadai bagi berita dan opini tentang global warming  dan climate change. Pihaknya sudah memberikan porsi yang cukup bagi isu lingkungan sejak dekade 1980-an.

Keterlibaan media massa sangat penting agar isu climate change tidak digunakan negara kompetitor bisnis untuk menghantam produk Indonesia.  

Serangan terhadap sawit sebagai tanaman yang merusak lingkungan terjadi karena minimnya pemberitaan media nasional yang menjelaskan tentang sawit.  "Isu buruk tentang sawit adalah isu persaingan bisnis," kata Rikard.  

Uni Lubis menyoroti kelemahan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu  (KIB) II  yang kurang gigih menyosialisasikan global warming dan climate change.  Pemred ANTV ini  menilai target pengurangan emisi hingga 26%  pada 2020 terlalu ambisius.

JAKARTA. Pemerintah akan mendorong produk kehutanan seperti kertas, untuk masuk dalam daftar produk hijau (enviromental good list). Hal tersebut sejalan penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) pada industri kayu dan hasil hutan.
Apabila produk itu disetujui, Indonesia akan diuntungkan karena eksportir hanya dikenakan tarif bea masuk maksimal 5% di negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).
“Pemerintah akan mengajukan produk kertas yang berbasis hutan tanaman industri untuk masuk dalam kategori produk hijau,” ungkap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, akhir pekan lalu. Usulan ini akan disampaikan Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bali,
Oktober tahun ini.
Dengan penerapan SVLK, maka tak ada alasan bagi negara lain menolak usulan Indonesia agar produk kertas masuk dalam kategori produk ramah
lingkungan. "Sertifikat SVLK itu menunjukkan sudah sustainable,” kata Bayu.
Selain produk kayu, pemerintah sebelumnya berambisi bisa memasukkan produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan karet sebagai
produk ramah lingkungan. Kedua jenis tanaman ini dapat menyerap karbon selama umur tanaman itu, yakni 20 tahun hingga 30 tahun. Kedua jenis
tanaman itu juga produk yang dapat diperbaharui.
Dari beberapa produk yang diakui sebagai produk ramah lingkungan oleh negara anggota APEC, mayoritas atau hampir 99% adalah produk-produk
manufaktur. Adapun produk agrikultura masih sangat sedikit. Yang jelas, langkah pemerintah itu mendapat apreasiasi dari produsen pulp dan kertas nasional.
Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kusnan Rahmin menyatakan, produk pulp dan kertas yang sudah memperoleh SVLK sudah terjamin sumber bahan bakunya sehingga layak mendapat penghargaan dari pembeli. “SVLK adalah jaminan legalitas kayu Indonesia, sekaligus landasan pencapaian pengelolaan hutan lestari,” kata dia.
RAPP sudah memperoleh sertifikat SVLK dan Pengelolan Hutan Produksi Lestari (PHPL) bagi hutan tanaman yang dikelolanya sejak 2010. Kusnan
bilang, jika usulan pemerintah disetujui, maka akan membuka pintu perdagangan pulp yang lebih adil.
Menurut dia, sejumlah negara produsen pulp saat ini memberlakukan bea masuk untuk menghambat impor pulp dari negara lain. Sebaliknya,
Indonesia justru memberlakukan bea masuk 0%.
Kusnan juga melihat langkah pemerintah akan berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor pulp dan kertas Indonesia. Apalagi pasar APEC, terutama Asia, adalah pasar yang terus berkembang.
Berdasarkan kajian lembaga kajian kehutanan, Poyry, permintaan pulp secara global diperkirakan terus meningkat 2,6% per tahun, yakni dari
26,5 juta ton pada 2010 menjadi 38,9 juta ton pada 2025.
Pertumbuhan terbesar datang dari pasar Asia dengan China sebagai pemain utama. Permintaan pulp dari China bisa naik hingga 14,3 juta ton pada 2025 mendatang dari hanya 5,6 juta ton pada 2010.
Kelompok negara Asia lainnya diproyeksi bisa tumbuh 1,8% per tahun dari 4,3 juta ton pada 2010 menjadi 5,7 juta ton di 2025. Sedangkan permintaan produk kertas global diprediksi meningkat 1,3% per tahun dari 58,1 juta ton di 2010 menjadi 70 juta ton di 2025. Asia mendominasi pertumbuhan permintaan kertas dunia.
Pertumbuhan permintaan kertas di China, misalnya, diperkirakan naik 2,35 juta per tahun, dari 14,9 juta ton pada 2010 menjadi 21,2 juta ton pada
2025. Sementara permintaan produk kertas dari negara Asia lainnya bisa meningkat 3,6% per tahun, dari 8,6 juta ton pada 2010 jadi 14,5 juta ton
pada 2025 mendatang.

sumber : Kontan